Music

MEDIA PEMBELAJARAN MUSIK

JURUSAN MUSIK UPI BANDUNG

DOSEN: BAMBANG JASNANTO (1114)

DESKRIPSI & TUJUAN:

Memberikan kepada mahasiswa pengetahuan maupun aplikasi tentang media pembelajaran musik, baik yang sederhana dari bahan-bahan sekitar maupun yang berbasis pada teknologi tinggi seperti penggunaan media audio, audio-visual, software komputer, maupun pendidikan jarak jauh.

POKOK BAHASAN:

  1. Spektrum Mata Kuliah (tujuan, ruanglingkup, kebijakan-kebijakan, tugas dan tagihan, buku ajar, dan hal-hal esensial lainya)
  2. Pengertian Media  & Media Pendidikan Musik
  3. Fungsi media
  4. Jenis-jenis Media & jenis-jenis media pendidikan musik
  5. Karakteristik Media Pendidikan & Media Pendidikan Musik
  6. Manfaat media
  7. Prasyarat Media
  8. Memilih Media Pendidikan yang tepat
  9. Penyusunan/Pembuatan Media Pendidikan Musik
  10. Simulasi Pembelajaran Musik dengan mempergunakan media pendidikan musik

KETERAMPILAN PENTING:

  1. Membuat media pembelajaran musik dari bahan sekitar (Tugas 1)
  2. Penguasaan Komputer & Internet (Tugas 2)
  3. Penguasaan salah satu software musik (penulisan, aransemen dll) (Tugas 3)
  4. Penguasaan Penulisan Notasi Angka (antara lain Notasi Kepatihan, menyusun sendiri) (Tugas 4)
  5. Penguasaan Multimedia Learning (Tugas 5)
  6. Mencari artikel tentang pembelajaran musik di website (minimal 5 buah), mencari alamat web yang berhubungan dengan pendidikan musik (minimal 10 buah)
  7. Setiap mahasiswa harus memiliki alamat email dan membentuk mailinglist
  8. Setiap mahasiswa mempresentasikan 1 topik tentang media pembelajaran (tema bebas, boleh pilih 1 diantara 2-10 dalam pokok bahasan diatas), tugas ini sebagai pengganti UTS
  9. Setiap mahasiswa mempresentasikan suatu topik pembelajaran musik dengan memanfaatkan media yang dibuat atau disusun oleh mahasiswa sendiri, tugas ini sebagai UAS

ARTIKEL WAJIB:

  1. Jasnanto, Bambang: Media Pembelajaran
  2. Jasnanto, Bambang: Belajar Jarak Jauh (Multimedia Learning) dengan Mudah dan Murah, Mungkinkah?
  3. Jasnanto, Bambang: Notasi Grafis Sebagai Media Pembelajaran Musik
  4. Jasnanto, Bambang: Modul Membuka dan Mengirim Email di Yahoo
  5. Jasnanto, Bambang: Petunjuk Pengetikan Notasi Angka (Font Kepatihan susunan Carter Scholz, 2665 Virginia St., Berkeley CA 94709.) atau yang sejenisnya (Bisa disusun oleh mahasiswa sendiri)
  6. Milyartini, Rita: Memperdayakan Musik Dalam Pembelajaran Musik

PUSTAKA:

  1. Abel-Struth, Sigrid (1985) : Grundriß der Musikpädagogik / – Mainz : Schott
  2. Bessom, Malcolm E. (1980): Teaching music in today’s secondary Schools, Holt, Rinehart and Winston, Inc, New York
  3. Gieseler, Walter (1973): Grundriß der Musikdidaktik, (Ratingen-Kastellaun-Düsseldorf: A. Henn verlag)
  4. Gschwendtner, Hermann (1980): Kinder spielen mit Orff-Instrumenten, Don Bosco Verlag, München
  5. Heidt, Erhard U. (1976): Medien und Lernprozesse, Beltz Verlag, Weinheim und Basel
  6. Herbert, J. Klausmeier, William Goodwih (1971): Learning and Human Abilitis Educational Psychology,  Harpers & Row., Publisher’s, New York
  7. Jasnanto, Bambang (2000): Die Vermittlung traditioneller Inhalte indonesischer Musik auf der Basis westlicher Lehrmethoden, Dissertasi (tidak dipublikasikan), PH. Heidelberg-Germany
  8. Kodály, Zoltán (1966): Mein Weg zur Musik : fünf Gespräche mit Lutz Besch ,. – Zürich : Arche,
  9. Rectanus, Hans (1972): Neue Ansätze im Musikunterricht, Ernst Klett Verlag, Stuttgart
  10. Schafer, Murray R. (1976): Creative Music Education, Schirmer Books, New York
  11. Vögeli, Linda Mantovani dan Armin Gretler (1988): Bildung durch Musik (die Einflüsse der Musik auf die   Entwicklung des Kindes sowie Schulversuche mit erweitertem Musikunterricht in Normalklassen, (Aarau: Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung)
  12. Wünsch, Wolfgang (1995): Menschenbildung durch Musik, (Stuttgart: Verlag Freies Geistesleben GmbH 1995)

Geografi

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR  51  TAHUN  2007

TENTANG

INDIKASI-GEOGRAFIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang   : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (9) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Indikasi-Geografis;

Mengingat     :  1.   Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.   Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  PERATURAN PEMERINTAH TENTANG INDIKASI-GEOGRAFIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan :

  1. Indikasi-geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.
  2. Permohonan adalah permintaan pendaftaran Indikasi-geografis yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal.
  3. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan.
  4. Produsen adalah pihak yang menghasilkan barang.
  5. Konsultan Hak Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang hak kekayaan intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan Permohonan Paten, Merek, Desain Industri serta bidang-bidang hak kekayaan intelektual lainnya, termasuk Indikasi-geografis dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal.
  6. Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
  7. Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif.
  8. Hari adalah hari kerja.
  9. Buku Persyaratan adalah suatu dokumen yang memuat informasi tentang kualitas dan karakteristik yang khas dari barang yang dapat digunakan untuk membedakan barang yang satu dengan barang lainnya yang memiliki kategori sama.

10.  Pemakai Indikasi-geografis adalah Produsen yang menghasilkan barang sesuai dengan Buku Persyaratan terkait dan didaftar di Direktorat Jenderal.

11.  Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.

12.  Menteri adalah menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang hak kekayaan intelektual, termasuk indikasi- geografis.

BAB II

LINGKUP INDIKASI-GEOGRAFIS

Bagian Pertama

Umum

Pasal 2

(1)   Tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 merupakan nama tempat atau daerah maupun tanda tertentu lainnya yang menunjukkan asal tempat dihasilkannya barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis.

(2)   Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa hasil pertanian, produk olahan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1.

(3)   Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi sebagai Indikasi-geografis apabila telah terdaftar dalam Daftar Umum Indikasi-geografis di Direktorat Jenderal.

(4)   Indikasi-geografis terdaftar tidak dapat berubah menjadi milik umum.

(5)   Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipergunakan pada barang yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Buku Persyaratan.

Bagian Kedua

Indikasi-Geografis yang Tidak Dapat Didaftar

Pasal 3

Indikasi-geografis tidak dapat didaftar apabila tanda yang dimohonkan pendaftarannya :

  1. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;
  2. menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai: ciri, sifat, kualitas, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya;
  3. merupakan nama geografis setempat yang telah digunakan sebagai nama varietas tanaman, dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis; atau
  4. telah menjadi generik.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Perlindungan Indikasi-Geografis

Pasal 4

Indikasi-geografis dilindungi selama karakteristik khas dan kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas Indikasi-geografis tersebut masih ada.

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 5

(1)   Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau melalui Kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal.

(2)   Bentuk dan isi formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktorat Jenderal.

(3)   Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a.   lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, terdiri atas:

  1. pihak yang mengusahakan barang hasil alam atau kekayaan alam;
  2. produsen barang hasil pertanian;
  3. pembuat barang hasil kerajinan tangan atau barang hasil industri; atau
  4. pedagang yang menjual barang tersebut;

b.   lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau

c.   kelompok konsumen barang tersebut.

Pasal 6

(1)   Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mencantumkan persyaratan administrasi sebagai berikut:

  1. tanggal, bulan, dan tahun;
  2. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon; dan
  3. nama lengkap dan alamat Kuasa, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa.

(2)   Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri:

  1. surat kuasa khusus, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
  2. bukti pembayaran biaya.

(3)   Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Buku Persyaratan yang terdiri atas:

  1. nama Indikasi-geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
  2. nama barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis;
  3. uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan.
  4. uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;
  5. uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis;
  6. uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi-geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi-geografis tersebut;
  7. uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;
  8. uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan
  9. label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi-geografis.

(4)  Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e harus mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang.

BAB IV

TATA CARA PEMERIKSAAN

Bagian Pertama

Pemeriksaan Administratif

Pasal 7

(1)   Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan administratif atas kelengkapan persyaratan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan.

(2)   Dalam hal Permohonan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2) huruf b, dan Pasal 6 ayat (3), Direktorat Jenderal memberikan Tanggal Penerimaan.

(3)   Dalam hal terdapat kekuranglengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan.

(4)   Dalam hal kelengkapan persyaratan tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau melalui Kuasanya bahwa Permohonan dianggap ditarik kembali dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Indikasi-geografis.

(5)   Dalam hal Permohonan dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Substantif

Pasal 8

(1)   Dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dipenuhinya kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Direktorat Jenderal akan meneruskan Permohonan kepada Tim Ahli Indikasi-geografis.

(2)   Tim Ahli Indikasi-geografis melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)   Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 3, dan Pasal 6 ayat (3).

(4)   Dalam hal Tim Ahli Indikasi-geografis mempertimbangkan bahwa Permohonan telah memenuhi ketentuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Ahli Indikasi-geografis menyampaikan usulan  kepada Direktorat Jenderal agar Indikasi-geografis didaftarkan di Daftar Umum Indikasi-geografis.

(5)   Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya.

(6)   Biaya pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dibayar sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman Permohonan.

(7)   Dalam hal biaya pemeriksaan substantif tersebut tidak dibayarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 9

(1)   Dalam hal Tim Ahli Indikasi-geografis menyetujui suatu Indikasi-geografis dapat didaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Tim Ahli Indikasi-geografis mengusulkan kepada Direktorat Jenderal untuk mengumumkan informasi yang terkait dengan Indikasi-geografis tersebut termasuk Buku Persyaratannya dalam Berita Resmi Indikasi-geografis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya usulan dari Tim Ahli Indikasi-geografis.

(2)   Dalam hal Tim Ahli Indikasi-geografis menyatakan bahwa Permohonan ditolak, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya usulan dari Tim Ahli Indikasi-geografis, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau melalui Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.

(3)   Dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon atau Kuasanya dapat menyampaikan tanggapan atas penolakan tersebut dengan menyebutkan alasannya.

(4)   Dalam hal Pemohon atau Kuasanya tidak menyampaikan tanggapan atas penolakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktorat Jenderal menetapkan keputusan tentang penolakan Permohonan tersebut dan memberitahukannya kepada Pemohon atau melalui Kuasanya.

(5)   Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan tanggapan atas penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya tanggapan atas penolakan tersebut, Direktorat Jenderal menyampaikan tanggapan penolakan tersebut kepada Tim Ahli Indikasi-geografis.

Pasal 10

(1)   Tim Ahli Indikasi-geografis melakukan pemeriksaan kembali dan mengusulkan keputusan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5).

(2)   Dalam hal Tim Ahli Indikasi-geografis menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Direktorat Jenderal mengumumkan Indikasi-geografis dan Buku Persyaratan, berdasarkan usulan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam Berita Resmi Indikasi-geografis.

(3)   Dalam hal  Tim Ahli Indikasi-geografis tidak menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Direktorat Jenderal menetapkan keputusan untuk menolak Permohonan.

(4)   Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis keputusan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (3) kepada Pemohon atau melalui Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.

(5)   Dalam hal Permohonan ditolak, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

(6)   Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan banding kepada Komisi Banding Merek.

(7)   Biaya untuk mengajukan permohonan banding ke Komisi Banding Merek harus dibayarkan pada saat mengajukan permohonan banding tersebut.

Bagian Ketiga

Pengumuman

Pasal 11

(1)   Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal disetujuinya Indikasi-geografis untuk didaftar maupun ditolak, Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi-geografis.

(2)   Dalam hal Indikasi-geografis disetujui untuk didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengumuman dalam Berita Resmi Indikasi-geografis memuat nomor Permohonan, nama lengkap dan alamat Pemohon, nama dan alamat Kuasanya, Tanggal Penerimaan, Indikasi-geografis dimaksud, dan abstrak dari Buku Persyaratan.

(3)   Dalam hal Indikasi-geografis ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengumuman dalam Berita Resmi Indikasi-geografis memuat nomor Permohonan, nama lengkap dan alamat Pemohon, nama dan alamat Kuasanya, dan nama Indikasi-geografis yang dimohonkan pendaftarannya.

(4)   Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selama 3 (tiga) bulan.

Bagian Keempat

Keberatan dan Sanggahan

Pasal 12

(1)   Selama jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), terhadap Indikasi-geografis yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas Permohonan kepada Direktorat Jenderal dalam rangkap 3 (tiga), dengan membayar biaya.

(2)   Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan dengan disertai bukti yang cukup bahwa Permohonan seharusnya tidak dapat didaftar atau ditolak berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(3)   Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan berkenaan dengan batas daerah yang dicakup oleh Indikasi-geografis yang dimohonkan pendaftarannya.

(4)   Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3), Direktorat Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan, mengirimkan salinan keberatan tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya.

(5)   Pemohon atau Kuasanya berhak menyampaikan sanggahan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Direktorat Jenderal dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan dimaksud.

Bagian Kelima

Pemeriksaan Substantif Ulang

Pasal 13

(1)   Dalam hal terdapat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), Tim Ahli Indikasi-geografis melakukan pemeriksaan substantif ulang terhadap Indikasi-geografis dengan memperhatikan adanya sanggahan.

(2)   Pemeriksaan substantif ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu penyampaian sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5).

(3)   Dalam hal tidak terdapat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Direktorat Jenderal melakukan pendaftaran terhadap Indikasi-geografis dalam Daftar Umum Indikasi-geografis.

(4)   Dalam hal hasil pemeriksaan substantif ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa keberatan dapat diterima, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau melalui Kuasanya bahwa Indikasi-geografis ditolak.

(5)   Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan banding kepada Komisi Banding Merek.

(6)   Dalam hal hasil pemeriksaan substantif ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa keberatan tidak dapat diterima, Direktorat Jenderal melakukan pendaftaran terhadap Indikasi-geografis dalam Daftar Umum Indikasi-geografis.

(7)   Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diputuskannya hasil pemeriksaan substantif ulang, Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi-geografis.

Bagian Keenam

Tim Ahli Indikasi-Geografis

Pasal 14

(1)   Tim Ahli Indikasi-geografis merupakan lembaga non-struktural yang melakukan penilaian mengenai Buku Persyaratan, dan memberikan pertimbangan/rekomendasi kepada Direktorat Jenderal sehubungan dengan pendaftaran, perubahan, pembatalan, dan/atau pengawasan Indikasi-geografis nasional.

(2)   Anggota Tim Ahli Indikasi-geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas para ahli yang memiliki kecakapan di bidang Indikasi-geografis yang berasal dari:

  1. perwakilan dari Direktorat Jenderal;
  2. perwakilan dari departemen yang membidangi masalah pertanian, perindustrian, perdagangan, dan/atau departemen terkait lainnya;
  3. perwakilan instansi atau lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan/atau pengujian terhadap kualitas barang; dan/atau
  4. ahli lain yang kompeten.

(3)   Anggota Tim Ahli Indikasi-geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

(4)   Tim Ahli Indikasi-geografis dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota Tim Ahli Indikasi-geografis.

(5)   Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Ahli Indikasi-geografis dibantu oleh Tim Teknis Penilaian yang keanggotaannya didasarkan pada keahlian.

(6)   Tim Teknis Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk oleh Direktorat Jenderal atas rekomendasi Tim Ahli Indikasi-geografis.

BAB V

PEMAKAIAN DAN PENGAWASAN

INDIKASI-GEOGRAFIS

Bagian Pertama

Pemakai Indikasi-Geografis

Pasal 15

(1)   Pihak Produsen yang berkepentingan untuk  memakai Indikasi-geografis harus mendaftarkan sebagai Pemakai Indikasi-geografis ke Direktorat Jenderal dengan dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku.

(2)   Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  harus mengisi formulir pernyataan sebagaimana yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal dengan disertai rekomendasi dari instansi teknis yang berwenang.

(3)   Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal mendaftarkan Produsen Pemakai Indikasi-geografis dalam Daftar Umum Pemakai Indikasi-geografis dan mengumumkan nama serta informasi pada Berita Resmi Indikasi-geografis.

Bagian Kedua

Pengawasan terhadap Pemakai

Indikasi-Geografis

Pasal 16

(1)   Setiap pihak dapat menyampaikan hasil pengawasan terhadap Pemakai Indikasi-Geografis kepada badan yang berwenang dengan tembusan disampaikan kepada Direktorat Jenderal bahwa informasi yang dicakup dalam Buku Persyaratan tentang barang yang dilindungi Indikasi-geografis tidak dipenuhi.

(2)   Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memuat bukti beserta alasannya.

(3)   Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal menyampaikan hasil pengawasan tersebut kepada Tim Ahli Indikasi-geografis.

(4)   Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Ahli Indikasi-geografis memeriksa hasil pengawasan tersebut dan menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada Direktur Jenderal, termasuk tindakan-tindakan yang perlu dilakukan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 17

(1)  Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), Direktorat Jenderal memutuskan tindakan-tindakan yang harus dilakukan, termasuk untuk melakukan pembatalan terhadap Pemakai Indikasi-geografis terdaftar.

(2)   Dalam hal Direktorat Jenderal memutuskan untuk melakukan pembatalan terhadap Pemakai Indikasi-geografis terdaftar, Pemakai Indikasi-geografis terdaftar akan dicoret dari Daftar Umum Pemakai Indikasi-geografis dan selanjutnya dinyatakan sebagai tidak berhak untuk menggunakan Indikasi-geografis.

(3)  Keberatan terhadap pembatalan Pemakai Indikasi-geografis terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan melalui Pengadilan Niaga paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya keputusan pembatalan tersebut.

(4)  Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diputuskannya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi-geografis.

Pasal 18

(1)   Penghapusan Pemakaian Indikasi-geografis terdaftar dapat diajukan atas prakarsa Pemakai Indikasi-geografis yang bersangkutan.

(2)   Dalam hal Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemakai Indikasi-geografis terdaftar akan dicoret dari Daftar Umum Pemakai Indikasi-geografis dan kemudian akan dinyatakan sebagai tidak berhak untuk menggunakan Indikasi-geografis.

(3)   Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diputuskannya penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi-geografis.

Bagian Ketiga

Pengawasan terhadap Pemakaian

Indikasi-Geografis

Pasal 19

(1)   Tim Ahli Indikasi-geografis mengorganisasikan dan memonitor pengawasan terhadap pemakaian Indikasi-geografis di wilayah Republik Indonesia.

(2)   Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Ahli Indikasi-geografis dapat dibantu oleh Tim Teknis Pengawasan yang terdiri dari tenaga teknis di bidang barang tertentu untuk memberikan pertimbangan atau melakukan tugas pengawasan.

(3)   Tim Teknis Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berasal dari:

  1. lembaga yang kompeten melaksanakan pengawasan baik di tingkat daerah maupun ditingkat pusat; dan/atau
  2. lembaga swasta atau lembaga pemerintah non-departemen yang diakui sebagai institusi yang kompeten dalam melaksanakan inspeksi/pengawasan yang berkaitan dengan barang-barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis.

(4)   Daftar tentang lembaga dan institusi yang telah diakui sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus selalu diperbaharui dan dimonitor oleh Tim Ahli Indikasi-geografis.

(5)   Daftar tentang lembaga dan institusi yang telah diakui sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diakses masyarakat umum dan digunakan sebagai acuan bagi Pemakai Indikasi-geografis.

(6)   Tim Teknis Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Direktorat Jenderal atas rekomendasi Tim Ahli Indikasi-geografis.

BAB VI

INDIKASI-GEOGRAFIS DARI

LUAR NEGERI

Pasal 20

(1)   Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasanya di Indonesia atau melalui perwakilan diplomatik negara asal Indikasi-geografis di Indonesia.

(2)   Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat didaftar apabila Indikasi-geografis tersebut telah memperoleh pengakuan dan/atau terdaftar  sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asalnya.

(3)   Ketentuan mengenai pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku juga terhadap Permohonan dari luar negeri.

(4)   Dalam hal Permohonan dari luar negeri telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Direktorat Jenderal menetapkan keputusan bahwa Permohonan dapat disetujui untuk didaftar dan melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

(5)   Direktorat Jenderal menolak Permohonan dari luar negeri dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) tidak dipenuhi.

(6)   Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberitahukan kepada Pemohon melalui Kuasanya atau perwakilan diplomatiknya di Indonesia dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan penolakan tersebut.

(7)   Ketentuan mengenai tata cara pengumuman, keberatan, dan sanggahan serta permohonan banding dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap Permohonan dari luar negeri.

(8)   Permohonan dari luar negeri yang didaftar diberi perlindungan sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB VII

PERUBAHAN DAN BERAKHIRNYA

PERLINDUNGAN

Bagian Pertama

Perubahan dan Penarikan Kembali

Permohonan

Pasal 21

(1)   Perubahan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 20 hanya dapat diajukan selama Permohonan belum diumumkan dalam Berita Resmi Indikasi-geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

(2)   Penarikan kembali terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 20 hanya dapat dilakukan sebelum Direktorat Jenderal memutuskan pendaftaran Indikasi-geografis.

(3)   Dalam hal Permohonan ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

Bagian Kedua

Perubahan Buku Persyaratan

Setelah Pendaftaran

Pasal 22

(1)   Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan terhadap Buku Persyaratan sesuai dengan perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau adanya perubahan mengenai batas geografis.

(2)   Permohonan perubahan terhadap Buku Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal dengan menyampaikan alasan dan perubahannya.

(3)   Dalam hal permohonan perubahan Buku Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, Direktorat Jenderal melakukan Pengumuman mengenai perubahan Buku Persyaratan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi-geografis.

(4)   Terhadap perubahan Buku Persyaratan diberlakukan ketentuan mengenai pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, serta keberatan dan sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

(5)   Dalam hal Direktorat Jenderal menolak permohonan perubahan Buku Persyaratan, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan banding kepada Komisi Banding Merek.

(6)   Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya keputusan penolakan dimaksud.

Bagian Ketiga

Berakhirnya Perlindungan

Indikasi-geografis

Pasal 23

(1)   Setiap pihak, termasuk Tim Ahli Indikasi-geografis dapat menyampaikan kepada Direktorat Jenderal hasil pengamatan bahwa karakteristik khas dan/atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas Indikasi-geografis telah tidak ada.

(2)   Dalam hal hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari Tim Ahli Indikasi-geografis, Direktorat Jenderal meneruskan hasil pengamatan tersebut kepada Tim Ahli Indikasi-geografis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya hasil pengamatan tersebut.

(3)   Dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Ahli Indikasi-geografis melakukan pemeriksaan dan memberitahukan hasil keputusannya serta langkah-langkah yang harus dilakukan kepada Direktorat Jenderal.

(4)   Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya hasil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktorat Jenderal mempertimbangkan hasil keputusan Tim Ahli Indikasi-geografis tersebut dan tindakan-tindakan yang harus dilakukan, termasuk untuk membatalkan Indikasi-geografis.

(5)   Dalam hal Direktorat Jenderal memberikan keputusan pembatalan terhadap Indikasi-geografis, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dan kepada seluruh Pemakai Indikasi-geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), atau melalui Kuasanya dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya keputusan tersebut.

(6)   Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diputuskannya hasil pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi-geografis.

(7)   Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus menyatakan pembatalan Indikasi-geografis dan berakhirnya pemakaian Indikasi-geografis oleh para Pemakai Indikasi-geografis.

(8)   Keberatan terhadap pembatalan Indikasi-geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya keputusan pembatalan tersebut.

BAB VIII

BANDING INDIKASI-GEOGRAFIS

Pasal 24

(1)   Permohonan banding dapat diajukan kepada Komisi Banding Merek oleh Pemohon atau Kuasanya terhadap penolakan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (3), Pasal 13 ayat (4), dan Pasal 22 ayat (5).

(2)   Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Komisi Banding Merek dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6), Pasal 13 ayat (5), dan Pasal 22 ayat (6), dengan membayar biaya.

(3)   Ketentuan mengenai permohonan banding Indikasi-geografis berlaku secara mutatis mutandis ketentuan Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek serta Peraturan Pelaksanaannya.

BAB IX

PELANGGARAN DAN GUGATAN

Bagian Pertama

Pelanggaran Indikasi-Geografis

Pasal 25

Pelanggaran Indikasi-geografis mencakup:

  1. pemakaian Indikasi-geografis yang bersifat komersial, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang yang tidak memenuhi Buku Persyaratan;
  2. pemakaian suatu tanda Indikasi-geografis yang bersifat komersial, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud:
    1. untuk menunjukkan bahwa barang tersebut sebanding kualitasnya dengan barang  yang dilindungi oleh Indikasi-geografis;
    2. untuk mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut; atau
    3. untuk mendapatkan keuntungan atas reputasi Indikasi-geografis;
  3. pemakaian Indikasi-geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal usul geografis barang itu;
  4. pemakaian Indikasi-geografis secara tanpa hak sekalipun tempat asal barang dinyatakan;
  5. peniruan atau penyalahgunaan lainnya yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang atau kualitas barang yang tercermin dari pernyataan yang terdapat pada:
    1. pembungkus atau kemasan;
    2. keterangan dalam iklan;
    3. keterangan dalam dokumen mengenai barang tersebut;
    4. informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal usulnya (dalam hal pengepakan barang dalam suatu kemasan); atau
  6. Tindakan lainnya yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang tersebut.

Bagian Kedua

Gugatan

Pasal 26

(1)   Pengajuan gugatan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

(2)   Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

  1. setiap produsen yang berhak menggunakan Indikasi-geografis;
  2. lembaga yang mewakili masyarakat; atau
  3. lembaga yang diberi kewenangan untuk itu.

(3)   Ketentuan mengenai tata cara pengajuan gugatan untuk Indikasi-geografis berlaku secara mutatis mutandis ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

BAB X

PEMAKAI TERDAHULU INDIKASI-GEOGRAFIS

Pasal 27

(1)   Dalam hal adanya pemakaian suatu tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (8) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, apabila sebelum atau pada saat dimohonkan pendaftaran sebagai Indikasi-geografis atas barang sejenis atau yang sama suatu tanda telah dipakai dengan itikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak menggunakan Indikasi-geografis, maka pihak lain tersebut dapat menggunakan tanda dimaksud untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanda dimaksud terdaftar sebagai Indikasi-geografis dengan syarat pihak lain tersebut menyatakan kebenaran mengenai tempat asal barang dan menjamin bahwa pemakaian tanda dimaksud tidak akan menyesatkan Indikasi-geografis terdaftar.

(2)   Dalam hal suatu tanda sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56 ayat (8) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek telah terdaftar atau dipakai sebagai merek sebelum atau pada saat permohonan suatu Indikasi-geografis atas barang sejenis atau yang sama dan tanda tersebut kemudian dinyatakan terdaftar sebagai Indikasi-geografis, maka pemakaian tanda sebagai merek dengan itikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak menggunakan Indikasi-geografis tetap dimungkinkan dengan syarat pemakai merek tersebut menyatakan kebenaran mengenai tempat asal barang dan menjamin bahwa pemakaian merek dimaksud tidak akan menyesatkan Indikasi-geografis terdaftar.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 September 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 4 September 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 115

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR  51  TAHUN  2007

TENTANG

INDIKASI-GEOGRAFIS

I.    UMUM

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat mengenal atau menyebut nama suatu barang yang diikuti dengan nama tempat atau daerah asal barang tersebut. Pengungkapan tersebut dikenal sebagai Indikasi-geografis dan merupakan hal baru di Indonesia, meskipun hal tersebut sudah lama berkembang di negara-negara Eropa.

Sebagaimana halnya dengan Merek, Indikasi-geografis merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang wajib diupayakan perlindungannya bagi negara-negara anggota World Trade Organization. Ketentuan mengenai hal tersebut tertuang dalam Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPs) khususnya Article 22 sampai dengan Article 24. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, Pasal 56 ayat (9) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek telah mengatur bahwa ketentuan mengenai tata cara pendaftaran Indikasi-geografis akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka disusunlah Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan untuk mengatur secara menyeluruh ketentuan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengenai Indikasi-geografis.

Indikasi-geografis merupakan suatu tanda yang tanpa disadari sudah lama ada dan secara tidak langsung dapat menunjukkan adanya kekhususan pada suatu barang yang dihasilkan dari daerah tertentu.  Tanda dimaksud selanjutnya dapat digunakan untuk menunjukkan asal suatu barang, baik yang berupa hasil pertanian, bahan pangan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya, termasuk bahan mentah dan/atau hasil olahan, baik yang berasal dari hasil pertanian maupun yang berasal dari hasil tambang.

Penunjukkan asal suatu barang merupakan hal penting, karena pengaruh dari faktor geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut di daerah tertentu tempat barang tersebut dihasilkan dapat memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang tersebut. Ciri dan kualitas barang yang dipelihara dan dapat dipertahankan dalam jangka waktu tertentu akan melahirkan reputasi (keterkenalan) atas barang tersebut, yang selanjutnya memungkinkan barang tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi. Karena itu sepatutnya barang tersebut mendapat perlindungan hukum yang memadai.

Perlindungan hukum atas Indikasi-geografis dapat diberikan apabila pendaftarannya telah dilakukan. Maksud pendaftaran Indikasi-geografis adalah untuk menjamin kepastian hukum. Jangka waktu perlindungannya dapat berlangsung secara tidak terbatas selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan masih ada.

Adapun ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan dituangkan dalam Buku Persyaratan, yang juga memuat  informasi tentang pengaruh lingkungan geografis, faktor alam, serta faktor manusia yang mempengaruhi kualitas atau karakteristik barang tersebut; selain itu juga mencakup informasi tentang: peta wilayah, sejarah, dan tradisi, proses pengolahan, metode pengujian kualitas barang, serta label yang digunakan. Buku Persyaratan tersebut penyusunannya dilakukan oleh kelompok masyarakat tempat dihasilkannya barang dimaksud.

Pemilik Indikasi-geografis adalah Pemohon dan kelompok masyarakat di daerah tempat dihasilkannya barang tertentu yang berkompeten untuk memelihara, mempertahankan, dan memakai Indikasi-geografis sehubungan dengan keperluan bisnis/usahanya. Sedangkan seorang produsen yang dapat menghasilkan barang sesuai dengan ketentuan yang diungkapkan dalam Buku Persyaratan dan bersedia patuh untuk selalu menerapkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Buku Persyaratan tersebut, dapat memakai Indikasi-geografis terkait setelah sebelumnya mendaftarkan dirinya sebagai Pemakai Indikasi-geografis di Direktorat Jenderal.

Sebagai negara kepulauan yang kaya akan pengetahuan, tradisi, dan budaya, serta iklim tropis yang menghasilkan berbagai macam barang yang memiliki potensi ekonomi yang tidak kecil, sudah seharusnya Indonesia memiliki sistem perlindungan Indikasi-geografis yang memadai. Melalui perlindungan Indikasi-geografis yang optimal tidak saja kelestarian lingkungan diharapkan dapat terjaga, pemberdayaan sumber daya alam dan manusia di daerah diharapkan dapat lebih dimaksimalkan.  Di samping itu, migrasi tenaga kerja potensial dari suatu daerah ke daerah perkotaan diharapkan dapat dicegah, dengan tercipta/terbukanya peluang dan lapangan kerja untuk  menghasilkan barang tertentu yang dilindungi dengan Indikasi-geografis dan diharapkan memiliki nilai ekonomi yang tidak kecil di daerah tersebut.

II.      PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tanda tertentu lainnya” adalah tanda yang berupa kata, gambar, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Contoh :

-        Kata “Minang” mengindikasikan daerah Sumatera Barat.

-        Gambar rumah adat Toraja, mengindikasikan daerah Toraja di Sulawesi Selatan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pertanian” mencakup juga: kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan.

Sedangkan yang dimaksud dengan “barang lainnya” mencakup antara lain bahan mentah dan/atau hasil olahan dari hasil pertanian maupun yang berasal dari hasil tambang.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Daftar Umum Indikasi-geografis” adalah suatu buku yang memuat Indikasi-geografis yang terdaftar pada Direktorat Jenderal.

Ayat (4)

Suatu nama, indikasi atau tanda yang telah terdaftar sebagai Indikasi-geografis tidak dapat didegradasi, dianggap sebagai nama barang, dan selanjutnya menjadi milik umum.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Apabila suatu Indikasi-geografis digunakan sebagai nama varietas tanaman tertentu, nama Indikasi-geografis tersebut hanya dapat digunakan untuk verietas tanaman yang bersangkutan saja.

Contoh:

Nama/kata ”Cianjur” telah dikenal sebagai nama salah satu varietas tanaman padi.  Oleh karenanya, kata ”Cianjur” tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai  Indikasi-geografis bagi varietas tanaman padi lainnya sekalipun pembudidayaannya dilakukan di daerah Cianjur.

Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan timbulnya kemungkinan yang menyesatkan.

Walaupun demikian, kata ”Cianjur” dapat digunakan sebagai Indikasi-geografis bagi varietas tanaman lain ataupun barang lainnya, misalnya: salak, markisa, tauco, dan sebagainya.

Huruf d

Indikasi yang bersifat generik adalah indikasi tentang suatu barang yang telah menjadi milik umum karena sering digunakan dalam bahasa sehari-hari, dan karenanya tidak dilindungi.

Contoh: tahu, tempe, batik, jeruk bali, pisang ambon, dan sebagainya.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lembaga” antara lain mencakup koperasi, asosiasi, atau yayasan, yang anggotanya adalah Produsen setempat.

Yang dimaksud dengan “lembaga yang diberi kewenangan untuk itu” adalah lembaga Pemerintah di daerah yang membidangi barang yang diajukan untuk permohonan, seperti Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan ”membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama” adalah membandingkan suatu barang dengan barang lain yang sama.

Misalnya:  beras tertentu yang dibandingkan dengan beras yang lain.

Huruf d

Uraian mengenai lingkungan geografis setempat dapat mencakup antara lain uraian tentang: suhu tertinggi, terendah, dan rata-rata; tingkat curah hujan; kelembaban udara; intensitas sinar matahari; ketinggian; dan/atau jenis/kondisi tanah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Uraian mengenai tradisi dan sejarah yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi-geografis mencakup antara lain uraian mengenai tradisi masyarakat  yang sudah berlangsung lama berkaitan dengan proses produksi barang yang berasal dari daerah tersebut.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan ”rekomendasi” adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang membidangi barang yang diajukan permohonannya.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “abstrak dari Buku Persyaratan” adalah informasi ringkas yang menggambarkan hal-hal penting mengenai barang yang akan dilindungi dengan Indikasi-geografis.

Keseluruhan isi Buku Persyaratan dapat diperoleh di Direktorat Jenderal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Indikasi-geografis nasional” adalah Indikasi-geografis yang berasal dari dalam negeri.

Yang dimaksud dengan “melakukan penilaian mengenai Buku Persyaratan” adalah melakukan pemeriksaan substantif terhadap usulan Buku Persyaratan yang diajukan oleh Pemohon.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ahli yang memiliki kecakapan di bidang Indikasi-geografis” adalah orang yang mempunyai keahlian antara lain di bidang: pertanian, geologi, meteorologi, kelautan, kehutanan, makanan, minuman, dan/atau bidang-bidang lainnya yang berkaitan dengan Indikasi-geografis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Tim Teknis Penilaian dapat berjumlah lebih dari 1 (satu) Tim Teknis.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “badan yang berwenang  untuk melakukan pengawasan” adalah lembaga baik Pemerintah maupun non Pemerintah yang berkompeten untuk melakukan penilaian dan pengawasan mengenai kualitas/mutu suatu barang.

Contoh:

-          Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), yang berkompeten untuk melakukan penilaian, pengujian, dan/atau pengawasan barang berupa obat atau makanan.

-          Sucofindo, yang berkompeten untuk melakukan pengujian  mutu suatu barang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Pengawasan dapat dilaksanakan disepanjang mata rantai produksi dan pendistribusian barang.

Ayat (2)

Para ahli yang ditunjuk dan bertanggung jawab terhadap pengawasan tidak boleh memiliki kepentingan pribadi (conflict of interest) sehubungan dengan Indikasi-geografis yang akan diawasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan ”Pemakaian Indikasi-geografis secara tanpa hak”           mencakup antara lain: penyalahgunaan, peniruan, dan pencitraan negatif terhadap Indikasi-geografis tertentu, seperti: penggunaan kata “ala”, bentuknya sama dengan, serupa, dibuat dengan cara yang sama, sama sifatnya, mirip, seperti, atau transliterasi, atau yang sejenis/sepadan dengan kata-kata tersebut.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tanda telah dipakai” adalah tanda yang tidak terdaftar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4763

Komunikasi

Teknologi Informasi dan Komunikasi

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah berkenan memberi petunjuk dan kekuatan kepada penulis sehingga makalah, “Teknologi Informasi dan Komunikasi” ini dapat diselesaikan.
Makalah ini disusun dan dibuat berdasarkan materi – materi yang ada. Materi – materi bertujuan agar dapat menambah pengetahuan dan wawasan siswa dalam belajar teknologi informasi dan komunikasi. Serta siswa juga dapat memahami nilai – nilai dasar yang direfleksikan dalam berpikir dan bertindak.
Mudah-mudahan dengan mempelajari makalah ini, para siswa akan mampu menghadapi masalah-masalah atau kesulitan-kesulitan yang timbul dalam belajar Teknologi Infomasi dan Komunikasi. Dan dengan harapan semoga siswa mampu berinovasi dan berkreasi dengan potensi yang dimiliki,

Kijang, Januari 2006

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan i
Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii
Pendahuluan iv
Bab I Hak Cipta 1
A. Etika dan Moral dalam Penggunaan TIK 1
B. UU Hak Cipta 2
C. Kesehatan Keselamatan Kerja TIK 2
Bab II Perangkat Keras dan Perangkat Lunak 3
A. Elemen Pemprosesan Informasi 3
B. Perangkat Keras Komputer 3
C. Perangkat Lunak Komputer 5
Bab III Sistem Operasi (Operating System) 6
A. Sistem Operasi Windows 6
B. Perbedaan Antara Os dan Bios 7
C. Manajemen File 7
D. Manajemen Tipe File 7
Bab IV Penutup 8
A. Kesimpulan 8
B. Saran 8

PENDAHULUAN

Pernahkan Anda menggunakan komputer ? Komputer bukanlah alat elektronik yang asing bagi kehidupan kita. Komputer sering kita temukan di kantor-kantor, di sekolah-sekolah bahkan setiap rumah-rumah juga sering kita temukan. Untuk itulah komputer bukan alat elektronik yang asing lagi.
Namun ada juga orang yang mengatakan bahwa menggunakan komputer itu sangatlah sulit, tapi semua itu tidak seperti yang mereka bayangkan. Untuk tidak menemukan kesulitan-kesulitan dalam menggunakan komputer, sebaiknya kita mempelajari terlebih dahulu mater-materi dan cara-cara menggunakan komputer. Dengan demikian kita tidak akan menemukan kesulitan-kesulitan lagi. Pada zaman modern ini komputer merupakan alat elektronik yang penting bagi kita, terutama di kantor dan di sekolah.

BAB I
HAK CIPTA

A. Etika dan Moral dalam Menggunakan TIK
Etika adalah ajaran tentang baik dan buruknya sesuatu.
Moral adalah aspek kejiwaan yang sangat erat berhubungan dengan sikap dan prilaku seseorang.
1. Hak Cipta Perangkat Lunak
Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi perbatasan-perbatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menghargai Kreasi Orang Lain
Penghargaan kepada karya orang lain khususnya pembuat perangkat lunak komputer dapat dilakukan dengan cara-cara berikut :
a. Menggunakan perangkat lunak asli, kalaupun tidak kita harus membeli lisensi kepada perusahaan yang bersangkutan.
b. Tidak menggunakan perangkat lunak untuk kejahatan.
c. Tidak membajak, menyalin atau menggandakan tanpa seizin perusahaan.
d. Menyalah gunakan dalam bentuk apapun.
e. Tidak mengubah, mengurangi atau menambah hasil karya orang lain.
B. Undang-Undang Hak Cipta
Pemerintah RI telah mengeluarkan peraturan baru yang berupa UU No. 19 Th. 2002 tentang hak cipta. Sebelumnya Indonesia memiliki UU No. 6 Th. 1982 tentang hak cipta sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Th. 1987 dan terakhir dengan UU No. 12 Th. 1997 yang disebut undang-undang hak cipta dan sanksi pelanggaran undang-undang hak cipta pasal 72 ayat 2 dan 3.
Masa Berlakunya Hak Cipta
Pasal 30 UU No. 19 Th. 2002 menyatakan bahwa masa berlakunya hak cipta atas ciptaan program komputer dan data base adalah 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.

C. Kesehatan dan Keselamatan Kerja
1. Posisi Duduk
Pada saat duduk posisi tubuh tidak terlalu menunduk atau mengadah. Siku membentuk 900 sehingga memudahkan pekerjaan. Pandangan mata harus sejajar dengan monitor komputer.
2. Perkiraan Jarak Pandang Monitor
Pandangan mata dengan monitor berjarak 46-47 cm / 0,150. Dan sebaiknya pada monitor ditambah dengan kaca peredam (screen filter)
3. Memilih Jenis Monitor Yang Baik
Sebaiknya menggunakan jenis monitor TFT LCD karena efek radiasi pencaran sinarnya rendah dan daya listrik yang digunakan lebih kecil dibandinglan CRT.
BAB II
PERANGKAT KERAS DAN PERANGKAT LUNAK
YANG BERKAITAN DENGAN SISTEM INFORMASI

A. Elemen Siklus Pemprosesan Informasi
1. Data dan Informasi
Data adalah kumpulan-kumpulan kejadian tertulis dari suatu peristiwa. Infomrasi adalah hasil dari kegiatan pengolahan data yang lebih berarti dari suatu kejadian, keadaan, peristiwa yang masih berbentuk data mentah.
2. Siklus Proses Informasi
Secara umum dapat dibedakan menjadi 3 tahapan yaitu :
1. Tahap Pengumpulan Data
2. Tahap Pengolahan
3. Tahap Penyelesaian

B. Perangkat Keras Komputer (Hardware)
Peralatan komputer dibedakan menjadi 5 macam yaitu :
1. Peralatan Masukan (Input)
Terdiri dari :
1. Keyboard
2. Mose
3. Disk Drive
4. Disket
2. Peralatan Proses
Terbagi atas :
1. Ram
2. Rom
3. Processor
3. Peralatan Penyimpanan (Memory)
Terdiri atas :
1. Hard Disk
2. Disket
3. CD
4. Flash Disk
5. Memory Card
4. Peralatan Tambahan (Periferal)
Terbagi atas :
1. Mothem
2. Sound Card
3. Music Card
5. Peralatan Keluaran (Output)
Terdiri dari :
1. Monitor
2. Speaker
3. Printer

C. Perangkat Lunak Komputer (Software)
1. Sistem Operasi
Terdiri atas :
• PC – DOS
• MS – DOS
• MS WINDOWS
2. Bahasa
Terdiri atas :
1. Low Level Language
• Mechine Language
• Assembly Language
• RPG (Repeat Program General)
2. High Level Language
• Basic
• Fortan
• Cobel
• Pascal
3. Program Aplikasi
Terdiri atas :
• Word Proseccing
• Spread Sheet
• Desktop Publishing
• Game
BAB III
SISTEM OPERASI (OPERATING SYSTEM)

A. Sistem Operasi Windows
Windows pertama kali dikenal tahun 1985 oleh perusahaan Microsoft Corporation yang dipimpin oleh Bill Gates, di Amerika Serikat.
Kelebihan windows bila dibandingkan dengan Dos adalah :
1. Mempunyai tampilan grafis yang indah
2. Memiliki icon yang dikumpulkan dalam satu layar
3. Bila mentransfer data yang disebut dengan system Ole
4. Melakukan beberapa program secara serentak
Generasi Windows :
1. Windows 3.86 diluncurkan pada tahun 1988
2. Windows 3.0 diluncurkan pada tahun 1990
3. Windows 3.1 diluncurkan pada tahun 1992
4. Windows 95 diluncurkan pada tahun 1995
5. Windows 98 diluncurkan pada tahun 1998
6. Windows NT diluncurkan pada tahun 2000
7. Windows XP diluncurkan pada tahun 2002
Saingan dari Windows :
1. Java
2. Linux
3. Orensil
4. Nescafe
B. Perbedaan Antara Os dan Bios
Os adalah kumpulan perintah untuk mengatur, mengontrol, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan system kerja komputer.
Bios adalah sarana penampung atau penyimpan perintah internal command yang telah dibuat oleh perusahaan komputer.
Posisi Os (Operating System) adalah pada BOS yang terdiri dari beberapa file antara lain 10-SYS, 1 BMB 10-COM, MS DOS – SYS dan Command Com.

C. Manajemen File
Cara mengelompokkan file ada 2, yaitu :
1. Menggunakan menu Pull Down
2. Menggunakan Folder
Cara membuat folder ada 2, yaitu :
1. Membuat folder menggunakan desktop
2. Membuat folder menggunakan windows explorer

D. Mengenal Tipe File
File dikategorikan menjadi beberapa bagian yaitu :
1. File Induk (Master File)
2. File Transaksi (Transaction File)
3. File Laporan (Report File)
4. File Sejarah (History File)
5. File Pelindung (Backup File)
BAB IV
PENUTUP

Demikianlah makalah ini dapat diselesikan. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan makalah ini penulis ucapkan terima kasih. Dan diharapkan dapat dipahami oleh para pembaca, sehingga pembaca tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuannya.
Penulis ucapkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karenanya penulis dapat menyelesaikan makalah ini. Semoga makalah ini dapat berguna bagi para pembaca.

A. Kesimpulan
Setelah disusunnya makalah ini dapat disimpulkan bahwa komputer bukanlah alat elektronik yang sulit digunakan dan asing bagi kita. Untuk memudahkan dalam penggunaan komputer, hendaklah kita pelajari terlebih dahulu materi-materi dan cara-caranya. Dengan nitu tidak akan timbul kesulitan-kesulitan dalam mempelajari.

B. Saran
Untuk penyempurnaan suatu makalah, sebaiknya diberikan suatu kritikan yang gunanya untuk membangun dan penyempurnaan suatu makalah tersebut. Selain saran yang dapat membangun adalah makalah tersebut sebaiknya dibuat berdasarkan materi-materi yang ada dan berkualitas sempurna, sehingga pembaca tidak melakukan kesalahan setelah membacanya.

Untuk mengakses dan mendownload tugas kuliah ini selengkapnya anda harus berstatus Paid Member

Jurnal

SILABUS

Nama Sekolah              : -

Mata Pelajaran : Ekonomi

Kelas/Program             : XI

Semester                      : 1

Standar Kompetensi     : 1. Memahami kondisi ketenagakerjaan dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi.

Alokasi Waktu : 20 x 45 menit

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian Alokasi Waktu (menit) Sumber/ Bahan/ Alat
1.1 Mengklasifikasi

ketenagakerjaan

1.2 Mendeskripsikan

tujuan

pembangunan

ekonomi

1.3 Mendeskripsikan

proses pertumbuhan

ekonomi

1.4 Mendeskripsikan

pengangguran

beserta

dampaknya

terhadap

pembangunan

nasional

  • Hubungan jumlah penduduk, tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja
  • Pengangguran
  • Cara-cara mengatasi pengangguran
  • Usaha peningkatan mutu tenaga kerja
  • Sistem upah yang berlaku di Indonesia
  • Pengertian pembangunan ekonomi
  • Pengertian dan tujuan pembangunan nasional
  • Pola dan tahapan pembangunan nasional
  • · Keberhasilan dan

kegagalan

pembangunan

ekonomi Indonesia

  • Arti pertumbuhan ekonomi
  • Teori pertumbuhan ekonomi
  • Faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi
  • · Dampak

pengangguran

terhadap

pembangunan

nasional

  • Mencari informasi tentang pengertian jumlah penduduk, tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja.
  • Mendiskusikan hubungan jumlah penduduk, tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja.
  • Mendiskusikan masalah pengangguran dan cara-cara mengatasinya.
  • Mendiskusikan usaha peningkatan mutu tenaga kerja dan sistem upah yang berlaku di Indonesia.
  • Mencari informasi tentang pengertian pembangunan ekonomi.
  • Mencari informasi tentang pengertian dan tujuan pembangunan nasional.
  • Mencari informasi tentang pola dan tahapan pembangunan nasional.
  • Mendiskusikan keberhasilan dan kegagalan pembangunan ekonomi Indonesia.
  • Mengumpulkan informasi tentang pengertian dan teori pertumbuhan ekonomi.
  • Mendiskusikan faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi.
  • Mendikusikan dampak

pengangguran terhadap

pembangunan nasional.

  • Menjelaskan pengertian jumlah penduduk, tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja.
  • Menjelaskan penyebab pengangguran.
  • Menjelaskan cara mengatasi masalah pengangguran di Indonesia.
  • Menjelaskan cara meningkatkan kualitas tenaga kerja.
  • Menjelaskan sistem pengupahan dan penggajian yang berlaku di Indonesia.
  • Menjelaskan pengertian pembangunan ekonomi.
  • Menilai kondisi perekonomian Indonesia dan menjelaskan tujuan pembangunan ekonomi di Indonesia.
  • Mengidentifikasi permasalahan pembangunan ekonomi di Indonesia.
  • Mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan pembangunan ekonomi Indonesia.
  • Mendeskripsikan pertumbuhan ekonomi.
  • Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi.
  • Menjelaskan

dampak

pengangguran

terhadap

pembangunan

nasional.

Jenis tagihan: kuis dan pertanyaan lisan melalui Uji Penguasaan Materi, tugas individu dan kelompok (diskusi).

Bentuk tagihan: pilihan ganda, uraian obyektif, uraian bebas, skala sikap

8 x 45 menit

4 x 45 menit

4 x 45 menit

4 x 45

menit

Buku Ekonomi Esis dan sumber lain yang relevan

SILABUS

Nama Sekolah              :

Mata Pelajaran : Ekonomi

Kelas/Program             : XI

Semester                      : 1

Standar Kompetensi     : 2. Memahami APBNdan APBD

Alokasi Waktu : 14 x 45 menit

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian Alokasi Waktu (menit) Sumber/ Bahan/ Alat
2.1 Menjelaskan

pengertian,  fungsi,

tujuan APBN dan

APBD

2.2 Mengidentifikasi

sumber-sumber

penerimaan

pemerintah pusat

dan pemerintah

daerah

2.3   Mendeskripsikan kebijakan pemerintah di bidang fiskal

2.4 Mengidentifikasi

jenis-jenis

pengeluaran

pemerintah pusat

dan pemerintah

daerah

  • Pengertian, fungsi, tujuan APBN dan APBD
  • Pendapatan negara dan hibah dalam APBN/APBD
  • Pengertian,tujuan, macam-macam kebijakan fiskal
  • Pengeluaran negara dalam APBN/APBD
  • Mencari informasi tentang pengertian, fungsi, tujuan APBN dan APBD.
  • Mengkaji referensi untuk mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan negara dan hibah dalam APBN/APBD.
  • Mengkaji referensi untuk menjelaskan macam-macam kebijakan fiskal yang berlaku di Indonesia.
  • Mengkaji referensi tentang pengeluaran negara dalam APBN/APBD
  • Menjelaskan pengaruh dan pentingnya anggaran bagi pemerintah pusat dan daerah.
  • Mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan negara dan hibah dalam APBN/APBD.
  • Menjelaskan macam-macam kebijakan fiskal yang berlaku di Indonesia.
  • Mengidentifikasi pengeluaran negara dalam APBN/APBD
Jenis tagihan: kuis dan pertanyaan lisan melalui UPM, ulangan, laporan kerja praktik, tugas individu dan kelompok (diskusi).

Bentuk tagihan: pilihan ganda, uraian

obyektif, uraian

bebas, skala sikap

2 x 45 menit

4 x 45 menit

6 x 45 menit

2 x 45 menit

Buku Ekonomi Esis dan sumber lain yang relevan

SILABUS

Nama Sekolah              :

Mata Pelajaran : Ekonomi

Kelas/Program             : XI

Semester                      : 1

Standar Kompetensi     : 3. Mengenal pasar modal

Alokasi Waktu : 10 x 45 menit

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian Alokasi Waktu (menit) Sumber/ Bahan/ Alat
3.1   Mengenal jenis produk dalam bursa efek

3.2   Mendeskripsikan mekanisme kerja bursa efek

  • Pengertian dan fungsi pasar modal
  • Faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan pasar modal
  • Pasar Modal di Indonesia
  • Investasi pada sekuritas
  • Mengkaji referensi tentang pasar modal
  • Mensimulasi mekanisme transaksi Bursa Efek Jakarta.
  • Mengkaji referensi tentang investasi pada sekuritas
  • Menjelaskan pengertian dan fungsi pasar modal.
  • Menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan pasar modal.
  • Mendeskripsikan mekanisme transaksi Bursa Efek Jakarta.
  • Menjelaskan pengertian sekuritas serta membedakan saham dan obligasi.
  • Menjelaskan proses investasi pada sekuritas.
Jenis tagihan: kuis dan pertanyaan lisan melalui UPM, ulangan, laporan kerja praktik, tugas individu dan kelompok (diskusi).

Bentuk tagihan: pilihan ganda, uraian obyektif, uraian

bebas, skala sikap

4 x 45 menit

6 x 45 menit

Buku Ekonomi Esis dan sumber lain yang relevan

SILABUS

Nama Sekolah              :

Mata Pelajaran : Ekonomi

Kelas/Program             : XI

Semester                      : 1

Standar Kompetensi     : 4. Memahami perekonomian terbuka

Alokasi Waktu : 16 x 45 menit

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian Alokasi Waktu (menit) Sumber/ Bahan/ Alat
4.1   Mengidentifikasi manfaat, keuntungan dan faktor-faktor pendorong perdagangan internasional

4.2   Mengidentifikasi kurs tukar valuta asing dan neraca pembayaran

4.3 Menjelaskan

konsep tarif, kuota,

larangan ekspor,

larangan impor,

subsidi, premi,

diskriminasi harga

dan dumping

  • Faktor-faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional
  • Manfaat perdagangan internasional
  • Teori-teori perdagangan internasional
  • Dampak perdagangan internasional terhadap produktivitas dan konsumsi
  • Devisa
  • Kurs
  • Pembayaran internasional
  • Pengertian kebijakan perdagangan internasional
  • Jenis-jenis kebijakan perdagangan internasional
  • Mengkaji referensi tentang faktor-faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional.
  • Mendikusikan manfaat perdagangan internasional.
  • Mengkaji referensi tentang teori-teori perdagangan internasional.
  • Mengkaji referensi dan mendikusikan dampak perdagangan internasional terhadap produktivitas dan konsumsi.
  • Mencari informasi tentang devisa.
  • Mencari informasi tentang pengertian kurs dan perubahannya.
  • Menghitung nilai tukar valuta berdasarkan kurs yang berlaku.
  • Mencari informasi tentang perkembangan nilai rupiah terhadap valuta asing.
  • Cara dan alat pembayaran internasional.
  • Mengkaji referensi tentang pengertian dan jenis-jenis kebijakan perdagangan internasional
  • Mengidentifikasi faktor-faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional.
  • Menjelaskan manfaat perdagangan internasional
  • Menjelaskan teori-teori perdagangan internasional.
  • Menganalisis dampak perdagangan internasional terhadap produktivitas dan konsumsi.
  • Menjelaskan konsep devisa
  • Mendeskripsikan pembayaran internasional.
  • Mendeskrpsikan kebijakan perdagangan internasional
Jenis tagihan: kuis dan pertanyaan lisan melalui UPM, ulangan, laporan kerja praktik, tugas individu dan kelompok (diskusi).

Bentuk tagihan: pilihan ganda, uraian obyektif, uraian bebas, skala sikap

8 x 45 menit

6 x 45 menit

2 x 45 menit

Buku Ekonomi Esis dan sumber lain yang relevan

SILABUS

Nama Sekolah              :

Mata Pelajaran : Ekonomi

Kelas/Program             : XI

Semester                      : 2

Standar Kompetensi     : 5. Memahami penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa

Alokasi Waktu : 68 x 45 menit

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian Alokasi Waktu (menit) Sumber/ Bahan/ Alat
5.1   Mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem informasi

5.2   Menafsirkan persamaan akuntansi

5.3   Mencatat transaksi berdasarkan mekanisme debit dan kredit

5.4   Mencatat transaksi/dokumen ke dalam jurnal umum

5.5   Melakukan posting

dari jurnal ke buku besar

5.6   Membuat ikhtisar

siklus akuntansi perusahaan jasa

5.7   Menyusun laporan

keuangan perusahaan jasa

  • Akuntansi sebagai sistem nformasi
  • Kualitas informasi akuntansi
  • Pemakai informasi akuntansi
  • Bidang akuntansi
  • Bidang profesi akuntansi
  • Etika profesi akuntan
  • Standar Akuntansi Keuangan
  • Penggolongan transaksi keuangan
  • Persamaan akuntansi
  • Laporan keuangan
  • Definisi dan ciri-ciri perusahaan jasa
  • Transaksi keuangan
  • Pengertian dan fungsi jurnal
  • Bentuk jurnal
  • Langkah-langkah dalam membuat jurnal
  • Buku besar
  • Neraca saldo
  • Jurnal penyesuaian
  • Kertas kerja
  • Pembuatan laporan keuangan
  • Jurnal penutup
  • Neraca saldo setelah penutupan
  • Jurnal pembalik
  • Mengkaji referensi tentang akuntansi sebagai sistem informasi.
  • Mengkaji referensi tentang syarat-syarat kualitas sistem informasi.
  • Mencari informasi tentang pemakai informasi akuntansi internal dan eksternal.
  • Mencari informasi tentang bidang dalam akuntansi.
  • Mencari informasi tentang bidang pofesi dalam akuntansi.
  • Mencari informasi tentang etika profesi akuntan.
  • Mengkaji referensi tentang SAK.
  • Mengkaji referensi tentang penggolongan transaksi keuangan.
  • Mengkaji referensi tentang persamaan akuntansi.
  • Mengkaji referensi tentang penyusunan laporan keuangan.
  • Mencari informasi tenatng perusahaan jasa.
  • Mengkaji referensi tentang transaksi keuangan.
  • Mengkaji referensi tentang pengertian dan fungsi jurnal.
  • Menunjukkan bentuk jurnal.
  • Mengkaji referensi untuk membuat jurnal.
  • Mengkaji referensi untuk melakukan posting dari jurnal ke buku besar.
  • Mengkaji referensi untuk membuat neraca saldo.
  • Mengkaji referensi untuk membuat jurnal penyesuaian.
  • Mengkaji referensi untuk menyusun kertas kerja.
  • Mengkaji referensi untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan saldo akun dalam kertas kerja.
  • Mengkaji referensi untuk membuat jurnal penutup.
  • Mengkaji referensi untuk menyusun neraca saldo setelah penutupan.
  • Mengkaji referensi untuk membuat jurnal pembalik.
  • Mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem informasi.
  • Menjelaskan syarat-syarat kualitas sistem informasi.
  • Membedakan antara pemakai informasi akuntansi internal dan eksternal.
  • Menjelaskan bidang-bidang dalam akuntansi.
  • Menjelaskan bidang bidang profesi dalam akuntansi.
  • Menghubungkan prinsip etika profesi akuntan dengan kenyataan pelanggaran etika yang nyata terjadi.
  • Menjelaskan kegunaan SAK bagi akuntan.
  • Menggolongkan suatu transaksi keuangan menurut pihak yang melakukan transaksi tersebut.
  • Membedakan antara transaksi modal dan usaha.
  • Memahami persamaan akuntansi.
  • Menghitung besarnya modal akhir.
  • Menyusun laporan laba- rugi, laporan perubahan modal, dan neraca.
  • Menyusun laporan arus kas metode langsung dan tidak langsung.
  • Menjelaskan ciri-ciri perusahaan jasa.
  • Membedakan antara bukti transaksi keuangan internal dan eksternal.
  • Menjelaskan fungsi jurnal
  • Membuat jurnal dari berbagai jenis transaksi.
  • Melakukan posting dari jurnal ke buku besar.
  • Menyusun neraca saldo berdasarkan saldo dalam buku besar.
  • Mengoreksi apabila terjadi kesalahan dalam neraca saldo.
  • Membuat jurnal penyesuaian untuk akun deferal.
  • Membuat jurnal penyesuaian untuk akun akrual.
  • Menyusun kertas kerja.
  • Menyusun laporan laba-rugi berdasarkan saldo akun dalam kertas kerja.
  • Menyusun laporan perubahan modal berdasarkan saldo akun dalam kertas kerja.
  • Menyusun neraca berdasarkan saldo akun dalam kertas kerja.
  • Menyusun laporan arus kas berdasarkan saldo akun dalam kertas kerja.
  • Membuat jurnal penutup.
  • Menyusun neraca saldo setelah penutupan.
  • Membuat jurnal pembalik.
  • Mendeskripsikan siklus akuntansi perusahaan jasa
Jenis tagihan: kuis dan pertanyaan lisan melalui UPM, ulangan, laporan kerja praktik, tugas individu dan kelompok (diskusi).

Bentuk tagihan: pilihan ganda, uraian obyektif, uraian bebas, skala sikap

4 x 45 menit

4 x 45 menit

4 x 45 menit

8 x 45 menit

8 x 45 menit

20 x 45 menit

20 x 45 menit

Buku Ekonomi Esis dan sumber lain yang relevan

wirausaha

Wirausaha

Harumnya Laba Kopi Rasa Buah

Jumat, 23 April 2010 | 08:27 WIB

KOMPAS.com — Bisnis minuman kopi merupakan bisnis yang berumur panjang. Soalnya, penggemar kopi sudah ada sejak dulu dan terus ada hingga sekarang. Masyarakat pun semakin kreatif meracik varian kopi.

Salah satu varian yang mulai tren akhir-akhir ini adalah kopi bercampur ekstrak buah. Adalah Ala’din F&B Management yang mencoba memopulerkan kopi rasa buah di Bandung, sejak Januari lalu.

Salah satu pemilik Ala’din F&B Management, Taufik Effendi, menuturkan, ide bisnis ini berawal dari keinginannya menikmati kopi beraroma buah seperti yang dilakukan penduduk di Lampung. Ketika coba meracik kopi dengan sirup, dia gagal mendapatkan rasa yang pas. “Rasa buahnya kalah tertutupi kopi,” kisah Taufik membuka obrolan.

Lalu, dia menggandeng rekannya yang merupakan pedagang sekaligus peracik kopi di Lampung. Setelah itu, ia berhasil mendapatkan komposisi kopi dan buah yang pas. Lantas, dia berpikir membisniskan bubuk kopi rasa buah itu.

Dia mulai menyusun konsep usaha kopi buah bertipe booth dengan merek dagang Fruit Coffee Ala’din. Nama ini dipakai karena masih satu grup dengan kemitraan Pisang Ijo Ala’din. Ada tujuh varian kopi yang disediakan, yaitu Original, Stroberi, Durian, Melon, Moka, Lychee, dan Anggur.

Dia menawarkan paket kemitraan ini sejak Januari lalu. Saat ini sudah ada tujuh mitra di Bandung, lima mitra di Jakarta dan Tangerang, dan lima mitra di Sumatera Barat.

Menurut Taufik, pihaknya tidak mengoperasikan gerai sendiri supaya fokus mengembangkan dan memasarkan produk, serta mengelolanya. “Dengan cara ini, kami berharap brand berkembang lebih cepat, tanpa harus keluar modal besar,” ungkapnya.

Produk tak mudah basi

Tidak sulit menjadi mitra Fruit Coffee Ala’din. Mitra cukup menyiapkan lokasi, karyawan dan investasi Rp 7,5 juta. Modal itu mencakup satu booth, shaker, termos es, pemanas air, seragam, pelatihan pegawai, dan initial fee selama lima tahun.

Keunggulan bisnis ini karena produk yang dijual tidak mudah basi. Bahan bubuk kopi siap saji bisa tahan sampai tiga bulan. Selain itu, belum banyak pesaing sehingga pasar masih terbuka. Taufik juga memastikan pasokan bahan baku bagi mitra. “Kami mengemas dalam sachet supaya menjaga kualitas produk di setiap gerai,” ungkapnya.

Harga secangkir fruit coffee minimal Rp 5.500. Mitra boleh menjual lebih mahal, sesuai lokasi. Setidaknya, mitra mengantongi keuntungan bersih Rp 2.500 per cup.

Menurut Taufik, kopi aroma buah ini sebaiknya dipasarkan di sekitar sekolah atau kampus. Cuma, kelemahannya, saat liburan, mitra harus mencari tempat alternatif.

Taufik memperkirakan, penjualan harian setiap gerai sekitar 50 cup atau sachet. Alhasil, mitra bisa balik modal dalam hitungan 4 bulan.

Salah satu mitra Fruit Coffee Ala’din di Bandung, Desy Amaliati Setiawan, menuturkan, ia memilih kemitraan ini karena produknya unik. Selain itu, nilai investasinya cukup terjangkau.

Booth miliknya beroperasi sejak Februari silam. Ia menempatkan booth di salah satu rumah makan yang aksesnya dekat dengan kampus. Namun, karena produk baru, dia harus rajin mempromosikan dagangannya, seperti lewat Facebook dan membuat sampel dalam cangkir kecil. “Dengan penjualan berkisar 30-60 cup sehari, saya berharap balik modal dalam hitungan lima bulan,” katanya.(Kontan)

Akuntansi

Prinsip dan Praktek Akuntansi

AKUNTANSI : TUJUAN, ARTI, DAN FUNGSI

Perubahan yang cepat dalam masyarakat kita telah menyebabkan semakin kompleksnya pengelolaan badan usaha atau perusahaan. Di samping itu adanya peningkatan aktivitas usaha suatu perusahaan baik yang profit motif maupun yang non profit motif dirasakan sebagai beban yang berat. Oleh karena itu agar semua kegiatan usaha dapat berjalan dengan baik dan lancar, suatu perusahaan memerlukan informasi mengenai keadaan seluruh kegiatan perusahaan secara cepat dan dapat diandalkan.

Salah satu informasi yang sangat penting dan diperlukan oleh perusahaan adalah informasi mengenai keadaan keuangan dan hasil usaha yang telah dicapai. Informasi yang menyajikan keadaan tersebut dikenal sebagai akuntansi.

Untuk mengetahui akuntansi secara lebih mendalam sebaiknya mengerti terlebih dahulu definisi atau batasan akuntansi.

- AICPA ( American Institute of Certified Public Accountans ) pada tahun 1941, mendefinisikan akuntansi sebagai :

“seni mencatat, menggolongkan dan meringkas transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan

dengan cara tertentu dan dalam bentuk satuan uang, serta menafsirkan hasil-hasilnya.”

Dari definisi ini ada 3 aspek penting yaitu :

1. Akuntansi adalah suatu proses, yaitu proses pencatatan, penggolongan dan peringkasan

transaksi.

2. Akuntansi memproses transaksi keuangan dengan cara yang mempunyai pola tertentu

(bukan sembarang atau acak-acakan) dan mengunakan satuan uang sebagai alat

pengukur.

3. Akuntansi tidak sekadar proses pencatatan, penggolongan dan peringkasan belaka,

melainkan meliputi juga penafsiran terhadap hasil dari proses-proses tersebut.

- Definisi lain dinyatakan oleh Accounting Principles Board (APB) tahun 1970:

“Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya menyajikan informasi kuantitatif tentang

lembaga-lembaga ekonomi, terutama yang bersifat keuangan, yang bertujuan agar berguna dalam

pengambilan keputusan ekonomis.”

- Definisi menurut American Accounting Association tahun 1966, adalah sebagai berikut :

“proses mengenali , mengukur dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk

memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang

bersangkutan.”

- Dan definisi yang lainnya adalah menurut George A. Mac Farland :

“Akuntansi adalah suatu seni pencatatan, penggolongan, penyajian, serta penafsiran secara

sistematis dari data keuangan perusahaan atau perseorangan.”

Dari definisi ini dapat ditarik pengertian bahwa :

1. Prosedur-prosedur yang digunakan dalam akuntansi adalah mencatat, menggolongkan,

menyajikan dan menafsirkan.

2. Sasaran dari akuntansi adalah data keuangan atau peristiwa yang bersifat finansial.

3. Prosedur mencatat, menggolongkan, dan menyajikan data keuangan haruslah disusun secara

sistematis, sehingga dapat digunakan untuk menafsirkan dan membuat analisis terhadap laporan

yang dibuat.

PIHAK YANG BERKEPENTINGAN DENGAN INFORMASI AKUNTANSI

Informasi akuntansi digunakan oleh banyak pihak atau pengguna dengan masing-masing

kepentingannya. Kepentingan antara satu pengguna dengan pengguna lainnya tidak sama sehingga

informasi yang dicaripun berbeda. Para pengguna informasi akuntansi dapat dikelompokkan ke

dalam dua golongan besar, yaitu :

1. Para pengguna yang berkepentingan langsung terhadap perusahaan : pemilik dan calon

pemilik, kreditor dan calon kreditor, manajemen, karyawan dan calon karyawan dan pemerintah.

2. Para pengguna yang berkepentingan tidak langsung terhadap perusahaan : analis dan

konsultan keuangan, asosiasi dagang dan serikat buruh.

Penjelasan secara rinci adalah sebagai berikut :

Pemilik dan Calon Pemilik

Setiap pemilik perusahaan atau pemegang saham menghendaki dana yang ditanamkan dapat terus

berkembang. Pemilik perusahaan selalu mengevaluasi hasil operasi perusahaan dari waktu ke

waktu, dan mengevaluasi posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu. Informasi akuntansi akan

membantu untuk mengambil keputusan atas : tetap menanamkan modalnya, menambah,

mengurangi atau justru menarik dana yang telah disetorkan, dan merupakan media untuk menaksir

bagian laba yang akan diterimanya. Sedangkan bagi calon pemilik atau calon pemegang saham

informasi akuntansi digunakan sebagai tolok ukur tingkat keuntungan yang akan diperolehnya jika

ia membeli saham perusahaan tertentu.

Jenis informasi yang diperlukan : Neraca dan Laporan Rugi/Laba

Kreditor dan Calon Kreditor

Kreditor adalah pihak yang memberikan kredit (pinjaman) kepada perusahaan. Kreditor

berkepentingan terhadap keamanan dana yang dipinjamkannya dan tingkat penghasilan yang akan

diperolehnya. Para Calon Kreditor perlu mengevaluasi laporan akuntansi sebelum memutuskan

untuk memberikan pinjaman.

Jenis informasi yang diperlukan : data tentang likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas.

Manajemen

Manajemen memiliki tanggung jawab atas kelangsungan hidup perusahaan. Bagi manajemen,

akuntansi memiliki peranan yang penting dalam hal :

- Melindungi harta perusahaan

- Penyusunan rencana kegiatan perusahaan di masa yang akan datang

- Pengukuran penghasilan perusahaan dalam kurun waktu tertentu

- Pengawasan kegiatan perusahaan

Jenis Informasi yang diperlukan : catatan-catatan finansial masa lalu dan sekarang, hasil operasi

perusahaan, serta perencanaan di masa yang akan datang.

Karyawan dan Calon Karyawan

Kepentingan langsung karyawan terhadap perusahaan adalah upah yang sesuai dengan kontribusi yang

disumbangkannya. Bagi calon karyawan informasi akuntansi dapat menunjukkan prospek perusahaan dan

untung ruginya bekerja pada perusahaan tersebut.

Jenis informasi yang diperlukan : penjelasan tentang rencana perusahaan serta hasil yang dicapai, dan

laporan tentang usaha perbaikan fasilitas kesejahteraan karyawan.

Pemerintah

Pemerintah berkepentingan terhadap :

- Pembayaran pajak yang ditanggung perusahaan : Pajak Penghasilan Badan, maupun yang

harus dihitung, dipungut, disetor dan dilaporkan oleh perusahaan seperti pajak Penghasilan

Karyawan.

- Ketaatan perusahaan terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan tentang pemberian

upah minimum regional (UMR)

- Penetapan kebijaksanaan tertentu.

Jenis informasi yang diperlukan : besarnya kewajiban pajak, data-data akuntansi yang bersangkutan

dengan peraturan pemerintah yang menyangkut perusahaan.

BIDANG-BIDANG SPESIALISASI AKUNTANSI

Akuntansi saat ini telah berkembang sangat pesat sejalan dengan perkembangan teknologi dan

pertumbuhan ekonomi. Bidang-bidang akuntansi yang penting akan diuraikan seperti berikut

dibawah ini:

1. Akuntansi Umum (General Accounting dan Financial Accounting)

Bidang akuntansi yang secara menyeluruh mencakup fungsi-fungsi pencatatan transaksi-transaksi

serta menyusun laporan keuangan dari catatan-catatan tersebut.

2. Akuntansi Biaya (Cost Accounting)

Merupakan bidang khusus akuntansi yang mencatat, menghitung, menganalisis, mengawasi dan

melaporkan kepada manajemen persoalan-persoalan yang berhubungan dengan biaya dan produksi.

Bidang akuntansi biaya tidak hanya menyangkut bagaimana mencatat biaya dan analisis biaya.

3. Akuntansi Pemerintahan (Govermental Accounting)

Merupakan bidang khusus akuntansi yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga pemerintah. Bidang

ini berguna sebagai alat bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pencatatan yang teratur tentang

penerimaan dan pengeluaran dana.

4. Akuntansi Manajemen (Management Accounting)

Akuntansi Manajemen menggunakan data historis maupun data taksiran untuk membantu

manajemen dalam operasional sehari-hari dan perencanaan operasional mendatang. Bidang ini

mengolah kasus-kasus khusus yang dihadapi manajer perusahaan dari berbagai jenjang organisasi.

5. Pemeriksaan Akuntan (Auditing)

Merupakan bidang dalam aktivitas akuntansi yaitu pemeriksaan secara bebas atas laporan

keuangan dari perusahaan. Ini merupakan bidang pekerjaan akuntan publik yang memeriksa

laporan keuangan dan kemudian memberikan penilaiannya dan pendapatnya mengenai

kelayakan dan kewajaran laporan tersebut. Unsur penting dari kelayakan dan kewajaran

tersebut adalah menyangkut prinsip-prinsip akuntansi yang akan diterima umum.

6. Akuntansi Lembaga Nirlaba

Akuntansi yang mengkhususkan diri pada masalah-masalah pencatatan dan pelaporan transaksi

dari unit-unit pemerintah serta organisasi nirlaba lainnya, seperti : yayasan, lembaga

keagamaan, lembaga amal, lembaga pendidikan dan lembaga sosial lainnya. Unsur penting dari

akuntasi ini adalah sistem akuntansi yang menjamin pihak manajemen akan adanya kecocokan

dengan batasan-batasan dan persyaratan lainnya yang digariskan oleh Undang-Undang, oleh

lembaga-lembaga lain, atau oleh individu-individu yang menjadi donor.

AKUNTANSI DAN TATA BUKU

Bagi mereka yang awam di bidang akuntansi ataupun mereka yang baru mulai mempelajari

akuntansi sering mencampuradukkan pengertian akuntansi dan tata buku. Hal ini adalah wajar

karena akuntansi sendiri pada awal sejarahnya memang berpangkal tolak dari bookkeeping atau tata

buku. Untuk menghindari salah pengertian atau mencampuradukkan pengertian akuntansi dengan

tata buku perlu dijelaskan bahwa pada tata buku kegiatan yang ada padanya hanyalah pada fungsi

pencatatan atas data perusahaan dengan demikian pada tata buku tidak ada fungsi perencanaan

sistem dan prosedur pencatatan maupun kegiatan penafsiran dan analisis terhadap hasil laporan

yang dibuat.

PRINSIP-PRINSIP AKUNTANSI

Laporan keuangan diolah dari ratusan atau ribuan transaksi-transaksi dengan cara yang sistematis

dengan suatu dasar tertentu. Dasar ini dinamakan prinsip-prisip akuntansi yang lazim (General

Accepted Accounting Principles). Justru oleh karena sifat yang tidak eksak dari akuntansi ini maka

diperlukan “prinsip-prinsip akuntansi yang lazim” . Tanpa adanya prinsip yang berfungsi sebagai

patokan atau pedoman ini, maka kemungkinan masing-masing akuntan akan menggunakan caranya

sendiri, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan akan menjadi simpang siur.

Profesi akuntansi telah berusaha mengembangkan sekumpulan standar yang pada umumnya

diterima dan secara universal dipraktikkan. Usaha-usaha itu telah menghasilkan dipakainya

seperangkat aturan dan prosedur umum yang disebut sebagai prinsip akuntansi berterima umum

yang merupaka guideliness (standar) yang menunjukkan tentang tata cara melaporkan kejadian

ekonomis. Profesi akuntansi di Indonesia yang tergabung dalam Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

telah berhasil menyusun GAAP berupa 35 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

arema

JADWAL LENGKAP- PUTARAN I -LIGA SUPER INDONESIA 09/10

WWW.BICARABOLA.COM (Weblog untuk memajukan sepakbola Indonesia)

Putaran I
Minggu, 11 Oktober 2009
Arema Malang vs Persija Jakarta
Persik Kediri vs Bontang FC
Persela Lamongan vs Pelita Jaya
Persiba Balikpapan vs Sriwijaya FC
PSM Makassar vs Persib Bandung
Persiwa Wamena vs Persipura Jayapura
Rabu, 14  Oktober 2009
Persijap Jepara vs Pelita Jaya
Persela Lamongan vs Persitara Jak – Utara
Persebaya Surabaya vs Bontang FC
Persik Kediri vs Persisam Samarinda
Arema Malang vs PSPS Pekanbaru
Persema Malang vs Persija Jakarta
Persiba Balikpapan vs Persib Bandung
PSM Makassar vs Sriwijaya FC
14 Oktober – 21 Oktober 2009 (Pelatnas PSSI)
Sabtu, 17 Oktober 2009
Persema Malang vs PSPS Pekanbaru
Persijap Jepara vs Persitara Jak – Utara
Minggu, 18 Oktober 2009
Persebaya Surabaya vs Persisam Samarinda
Rabu, 21 Oktober 2009
PSPS Pekanbaru vs Persela Lamongan
Persija Jakarta vs Persijap Jepara
Pelita Jaya vs Persik Kediri
Kamis, 22 Oktober 2009
Persitara Jak – Utara vs Persebaya Surabaya
Bontang FC vs Arema Malang
Persisam Samarinda vs Persema Malang
Persiwa Wamena vs Persiba Balikpapan
PSM Makassar vs Persipura Jayapura
Sabtu, 24 Oktober 2009
PSPS Pekanbaru vs Persijap Jepara
Persija Jakarta vs Persela Lamongan
Persitara Jak – Utara vs Persik Kediri
Minggu, 25 Oktober 2009
Pelita Jaya vs Persebaya Surabaya
Bontang FC vs Persema Malang
Persisam Samarinda vs Arema Malang
Persiwa Wamena vs PSM Makassar
Persipura Jayapura vs Persiba Balikpapan
Rabu, 28 Oktober 2009
Persela Lamongan vs Persisam Samarinda
Kamis, 29 Oktober 2009
Persijap Jepara vs Bontang FC
Sabtu, 31 Oktober 2009
Persiba Balikpapan vs PSPS Pekanbaru
Minggu, 1 November 2009
Persijap Jepara vs Persisam Samarinda
Persela Lamongan vs Bontang FC
Kamis, 5 November 2009
Bontang FC vs Persiba Balikpapan
Sabtu, 7 November 2009
PSPS Pekanbaru vs Persebaya Surabaya
Minggu, 8 November 2009
Persitara Jak – Utara vs Persema Malang
Persisam Samarinda vs Persiba Balikpapan
Sabtu, 14 November 2009, Pra Piala Asia 2011
Kuwait vs Indonesia
Minggu, 15 November 2009
Persebaya Surabaya vs Persiwa Wamena
Rabu, 18 November 2009, Pra Piala Asia 2011
Indonesia vs Kuwait
Sabtu, 21 November 2009
Sriwijaya FC vs Persitara Jak – Utara
Persib Bandung vs Pelita Jaya
Persiba Balikpapan vs Persija Jakarta
PSM Makassar vs PSPS Pekanbaru
Minggu, 22 November 2009
Persik Kediri vs Persiwa Wamena
Persebaya Surabaya vs Persipura Jayapura
Selasa, 24 November 2009
Sriwijaya FC vs Pelita Jaya
Persib Bandung vs Persitara Jak – Utara
Rabu, 25 November 2009
Persik Kediri vs Persipura Jayapura
PSM Makassar vs Persija Jakarta
Sabtu, 28 November 2009
Persitara Jak – Utara vs Arema Malang
Pelita Jaya vs Persema Malang
Minggu, 29 November 2009
Persija Jakarta vs Persik Kediri
Pelita Jaya vs Arema Malang
Bontang FC vs PSM Makassar
Persiwa Wamena vs Persib Bandung
Persipura Jayapura vs Sriwijaya FC
Sabtu, 5 Desember 2009
Persiba Balikpapan vs Persitara Jak – Utara
Persija Jakarta vs PSPS Pekanbaru
Bontang FC vs Persisam Samarinda
Persema Malang vs Persipura Jayapura
Minggu, 6 Desember 2009
Sriwijaya FC vs Persijap Jepara
Persib Bandung vs Persela Lamongan
Arema Malang vs Persiwa Wamena
PSM Makassar vs Pelita Jaya
Rabu, 9 Desember 2009
Sriwijaya FC vs Persela Lamongan
Persib Bandung vs Persijap Jepara
Arema Malang vs Persipura Jayapura
Persema Malang vs Persiwa Wamena
Persiba Balikpapan vs Pelita Jaya
PSM Makassar vs Persitara Jak – Utara
Sabtu, 12 Desember 2009
Sriwijaya FC vs Persib Bandung
Persijap Jepara vs Arema Malang
Minggu, 13 Desember 2009
Persela Lamongan vs Persema Malang
Persiwa Wamena vs Persija Jakarta
Persipura Jayapura vs PSPS Pekanbaru
Persitara Jak – Utara vs Bontang FC
Pelita Jaya vs Persisam Samarinda
Persebaya Surabaya vs PSM Makassar
Persik Kediri vs Persiba Balikpapan
Rabu, 16 Desember 2009
Persijap Jepara vs Persema Malang
Persela Lamongan vs Arema Malang
Persitara Jak – Utara vs Persisam Samarinda
Pelita Jaya vs Bontang FC
Persiwa Wamena vs PSPS Pekanbaru
Persipura Jayapura vs Persija Jakarta
Persebaya Surabaya vs Persiba Balikpapan
Persik Kediri vs PSM Makassar
Sabtu, 19 Desember 2009
Persebaya Surabaya vs Persik Kediri
Arema Malang vs Persib Bandung
Minggu, 20 Desember 2009
Persija Jakarta vs Persitara Jak – Utara
PSPS Pekanbaru vs Pelita Jaya
Persiba Balikpapan vs Persijap Jepara
PSM Makassar vs Persela Lamongan
Persema Malang vs Sriwijaya FC
Rabu, 23 Desember 2009
Persija Jakarta vs Pelita Jaya
Arema Malang vs Sriwijaya FC
Persema Malang vs Persib Bandung
Persiba Balikpapan vs Persela Lamongan
PSM Makassar vs Persijap Jepara
28 Desember 2009 – 6 Januari 2010 (Pelatnas PSSI)
Sabtu, 2 Januari 2010
PSPS Pekanbaru vs Persitara Jak – Utara
Persijap Jepara vs Persik Kediri
Minggu, 3 Januari 2010
Persela Lamongan vs Persebaya Surabaya
Rabu, 6 Januari 2010, Pra Piala Asia 2011
Indonesia vs Oman
Kamis, 7 Januari 2010
Persijap Jepara vs Persebaya Surabaya
Sabtu, 9 Januari 2010
Bontang FC vs Persiwa Wamena
Persisam Samarinda vs Persipura Jayapura
Sriwijaya FC vs PSPS Pekanbaru
Persib Bandung vs Persija Jakarta
Minggu, 10 Januari 2010
Persela Lamongan vs Persik Kediri
Arema Malang vs Persema Malang
Selasa, 12 Januari 2010
Bontang FC vs Persipura Jayapura
Persisam Samarinda vs Persiwa Wamena
Sriwijaya FC vs Persija Jakarta
Persib Bandung vs PSPS Pekanbaru
Sabtu, 16 Januari 2010
Persitara Jak – Utara vs Pelita Jaya
Persebaya Surabaya vs Arema Malang
Bontang FC vs Sriwijaya FC
Persisam Samarinda vs Persib Bandung
Minggu, 17 Januari 2010
Persik Kediri vs Persema Malang
Persiwa Wamena vs Persijap Jepara
Persipura Jayapura vs Persela Lamongan
Persiba Balikpapan vs PSM Makassar
Selasa, 19 Januari 2010
Bontang FC vs Persib Bandung
Persisam Samarinda vs Sriwijaya FC
Rabu, 20 Januari 2010
Persebaya Surabaya vs Persema Malang
Persik Kediri vs Arema Malang
Persiwa Wamena vs Persela Lamongan
Persipura Jayapura vs Persijap Jepara
Sabtu, 23 Januari 2010
Persema Malang vs PSM Makassar
Sriwijaya FC vs Persik Kediri
Persib Bandung vs Persebaya Surabaya
Minggu, 24 Januari 2010
Arema Malang vs Persiba Balikpapan
Persitara Jak – Utara vs Persiwa Wamena
Pelita Jaya vs Persipura Jayapura
Persija Jakarta vs Persisam Samarinda
PSPS Pekanbaru vs Bontang FC
Persijap Jepara vs Persela Lamongan
Selasa, 26 Januari 2010
Sriwijaya FC vs Persebaya Surabaya
Persib Bandung vs Persik Kediri
Rabu, 27 Januari 2010
Arema Malang vs PSM Makassar
Persema Malang vs Persiba Balikpapan
Persija Jakarta vs Bontang FC
PSPS Pekanbaru vs Persisam Samarinda
Persitara Jak – Utara vs Persipura Jayapura
Pelita Jaya vs Persiwa Wamena
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.