KEBIJAKAN MONETER DAN PERBANKAN

1. PERIODE STABILISASI & REHABILITASI EKONOMI

  • Pada awal orde baru, untuk mengatasi kondisi perekonomian yang sangat memprihatinkan. Angka inflasi diperkirakan 650%
  • Kebijakan yang diambil:
  • Mengubah kebijakan anggaran defisit menjadi anggaran berimbang
  • Menjalankan kebijakan kredit yang sangat ketat & kualitatif, dengan cara:
  • Menetapkan tingkat bunga kredit bagi bank-bank pemerintah
  • Penyaluran kredit yang sangat efektif
  • Menerbitkan tata cara pemberian kredit perbankan
  • Memobilisasi dana masyarakat, dengan menerbitkan Inpres No. 28 Tahun 1968, yaitu:
  • Menawarkan tingkat bunga deposito yang tinggi
  • Bebas pengusutan asal usul uang yang didepositokan
  • Jaminan pembayaran kembali oleh Bank Indonesia
  • Bebas pajak
  • Pengetataan rahasia bank terhadap pemilik deposan
  • Mengeluarkan UU No. 13 tahun 1968 tentang Bank Indonesia

2. PERIODE PEREKONOMIAN DITUNJANG SEKTOR MINYAK

  • Kebijakan pemerintah dalam upaya memobilisasi dana masyarakat sebagai sumber pembiayaan pembangunan disertai dengan Kredit Likuiditas bank Indonesia (KLBI)
  • Penyediaan KLBI sebagai akibat besarnya penerimaan Negara dari penerimaan ekspor minyak pada dekade 1970an.
  • Kebijakan moneter yang ditempuh:
  • Menetapkan pagu kredit (credit ceiling) & aktiva lainnya
  • Menaikkan bunga kredit
  • Menaikkan bunga deposito & tabungan
  • Menaikkan ketentuan cadangan likuiditas wajib

3. PERIODE DEREGULASI PERBANKAN

  • Memasuki dekade 1980an ekonomi Indonesia mengalami resesi sebagai dampak resesi dunia
  • PDB turun drastic dari 7,7% menjadi 2,2% & neraca pembayaran memburuk
  • Kebijakan yang ditempuh:
  • Penyesuaian nilai tukar Rp terhadap USD, pada bulan maret 1983 dari Rp 700,- menjadi Rp 970,-
  • Penjadwalan ualang proyek-proyek yang menggunakan devisa dalam jumlah besar
  • Melakukan deregulasi sektor moneter & perbankan dengan berbagai jenis paket kbijakan
  • Paket Deregulasi:
  • Paket Deregulasi 1 Juni 1983
  • Bank menentukan sendiri suku bunga deposito & suku bunga pinjaman
  • Pengendalian moneter tanpa menentukan pagu kredit
  • Pengendalian moneter tidak langsung
  • Paket Kebijaksanaan 27 Oktober 1988
  • Mendorong perluasan jaringan keuangan & perbankan ke seluruh wilayah Indonesia serta diversifikasi sarana dana
  • Kemudahan pendirian bank-bank swasta baru, pembukaan kantor cabang baru, pendirian lembaga keuangan bukan bank di luar Jakarta, pendirian BPR, pemberian ijin penerbitan sertifikat deposito bagi lembaga keu. bukan bank, perluasan tabungan.
  • Penurunan likuiditas wajib minimum dari 25% menjadi 2%
  • Penyempurnaan Open Market Operation
  • Paket Kebujaksanaan 25 Maret 1989
  • Memuat peleburan usaha (merger) & penggabungan usaha bank umum swasta nasional, bank pembangunan, BPR, penyempurnaan ketentuan pendirian & usaha BPR, pemilikan modal campuran, penggunaan tenaga kerja professional WNA.
  • Paket Kebijaksanaan 19 Januari 1990
  • Peningkatan efisiensi dalam alokasi dana masyarakat kearah kegiatan produktif & peningkatan pengerahan dana masyarakat.
  • Mengurangi ketergantungan kepada KLBI . Paket ini meliputi kredit kepada KOPERASI, kredit pengadaan pangan & gula, kredit investasi, kredit umum, KUK
  • Kewajiban bagi bank untuk menyalurkan 25% dananya ke bidang pengembangan usaha kecil & perorangan
  • Paket Kebijaksanaan 20 Pebruari 1991
  • Kelanjutan Pakto 27 1988
  • Berkaitan dengan ketentuan pengaturan perbankan dengan prinsip prudential
  • Pengawasan & pembinaan kredit dilakukan dalam rangka mewujudkan sistem perbankan yang sehat & efisien, maka diperlukan disentralisasi dalam pelaksanaannya.
  • Pemisahan antara pemilikan bank & manajemen bank secara professional
  • Paket Kebijaksanaan 29 Mei 1993
  • Memperlancar kredit perbankan bagi dunia usaha
  • Mendorong perluasan kredit dengan tetap berpedoman pada azas-azas perkreditan yang sehat, mendorong perbankan untuk menangani masalah kredit macet, mengendalikan pertumbuhan jumlah uang beredar & kredit perbankan dalam batas-batas aman bagi stabilitas ekonomi
  • Pencanangan akan konsep kehati-hatian dalam pengelolaan bank yang lebih menekankan kepada kualitas dalam pemberian kredit melalui penilaian kembali terhadap aktiva produktif bank-bank

4. PERIODE PASCA DEREGULASI

  • ERA KRISIS MONETER
  • Diawali krisis nilai tukar pada pertegahan 1997
  • PDB pada tahun 1998 turun hingga -13,68%, pada tahun 1997 PDB sebesar 4,65%
  • Laju inflasi melonjak menjadi 77,63%, dibandingkan 11,05% pada tahun 1997
  • Beberapa faktor yang menyebabkan kondisi perbankan nasional rentan terhadap gejolak ekonomi, al:
  • Adanya jaminan terselubung dari BI atas kelangsungan hidup suatu bank untuk mencegah kegagalan sistematik, dalam industri perbankan telah menimbulkan moral hazard pemilik & pengelola bank
  • Sistem pengawasan BI yang kurang efektif
  • Besarnya pemberian kredit & jaminan secara langsung atau tidak lansung kepada individu atau kelompok menyebabkan kredit macet & pelanggaran BMPK
  • Lemahnya kemampuan manajerial bank telah mengakibatkan penurunan kualitas aktiva produktifnya & peningkatan risiko yang dihadapi bank
  • Kurang transparannya informasi mengenai kondisi perbankan
  • 1 Nopember 1997 memulai langkah program penyehatan perbankan, dengan melikuidasi 16 bank yang insolvent
  • Memberikan BLBI
  • Rekapitalisasi di sektor perbankan & sektor riil dengan memperoleh dukungan teknis & keuangan dari IMF
  • Pemulihan Perbankan
  • Semakin meningkatnya penarikan dana masyarakat dari perbankan
  • Meningkatnya non performing assets terutama portfolio kredit
  • Jumlah bank yang mengalami kesulitan bertambah, yang berakhir dengan pengambilalihan atau bank take over (BTO), Pembekuan Kegiatan Operasional (BBO), Pembekuan Kegiatan Usaha (BBU).
  • Penandatangana LOI dengan IMF pada tanggal 15 Januari 1998
  • Upaya pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan:
  • Melaksanakan program penjaminan pemerintah
  • Membentuk BPPN pada 27 Januari 1998 dengan keppres no. 27 th 1998 dan dikukuhkan dalam UU no. 10 th 1998
  • Melaksanakan rekapitalisasi perbankan